Grupojasf – Mahkamah Konstitusi ataupun MK mengadakan konferensi masalah bentrokan Pilpres 2024 dengan skedul pengecekan kata pengantar mulai hari ini, Rabu, 27 Maret 2024. Konferensi hari ini hendak mencermati permohonan dari pendamping calon no 1 Anies Kontol – Muhaimin Iskandar dari pagi hingga siang. Setelah itu, siang sehabis rehat hingga petang LGO4D, hendak mencermati permohonan paslon no 3 Membalas Pranowo- Mahfud Md.
” Jadi pemohon mengantarkan fundamental permohonannya dalam konferensi esok( Rabu),” tutur Ahli Ucapan MK Dini hari Laksono dikala ditemui di Bangunan MK, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2024.
Bagi Dini hari, terdapat 2 masalah yang hendak disidangkan. Awal, masalah no 1 atau PHPU. PRES- XXII atau 2024 dengan pemohon Anies- Muhaimin. Yang kedua merupakan masalah no 2 atau PHPU. PRES- XXII atau 2024 dengan Ganjar- Mahfud selaku pemohon. Kedua masalah ini disidangkan dengan cara terpisah.
Ini bukan kali awal MK memeriksa masalah bentrokan pilpres. Semenjak dibangun pada 18 Agustus 2023 lewat Hukum No 24 Tahun 20023 mengenai Dewan Konstitusi, badan ini sudah menanggulangi bentrokan pilpres tiap penajaan pemilu semenjak 2004.
Selanjutnya ini masalah bentrokan pemilu kepala negara yang diputus MK dari 2004 sampai 2019:
- Pilpres 2004: Petisi Wiranto- Salahuddin Wahid
Pemilu 2004 pada 5 April tahun itu merupakan acara kerakyatan awal di mana orang memilah dengan cara langsung pendamping kepala negara serta delegasi kepala negara. Perihal ini cocok dengan mandat Hukum No 23 Tahun 2003 mengenai Penentuan Biasa Kepala negara serta Delegasi Kepala negara.
Pilpres diiringi oleh 5 pendamping calon, ialah Wiranto- Salahuddin Satu, Megawati Soekarnoputri- Hasyim Muzadi, Amien Rais- Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono( SBY)- Jusuf Kalla( JK), serta Hamzah Haz- Agum Gumelar. Pendamping Megawati- Hasyim serta SBY- JK lulus ke putaran kedua.
Komisi Penentuan Biasa ataupun KPU kemudian memutuskan SBY- JK selaku juara dengan 69. 266. 350( 60, 62 persen), sebaliknya Megawati- Hasyim di tingkatan kedua dengan 44. 990. 704( 39, 38 persen).
Wiranto- Salahuddin menggugat KPU ke MK dengan alibi mereka kehabisan 5, 43 juta suara. Tetapi MK menyangkal permohonan itu pada 9 Agustus 2004 sebab memperhitungkan pemohon kandas meyakinkan kekeliruan hasil enumerasi suara KPU.
- Pilpres 2009: Petisi Megawati- Prabowo serta Jusuf Kalla- Wiranto
SBY balik memenangi pilpres yang diselenggarakan 8 Juli 2009. Kali ini, ia berduaan dengan mantan Menteri Finansial serta Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Tidak hanya SBY- Boediono, pilpres diiringi pula oleh pendamping Megawati Soekarnoputri- Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla- Wiranto.
KPU memutuskan SBY- Boediono selaku juara dengan akuisisi 73. 874. 562 suara( 60, 80 persen) diiringi Megawati- Prabowo dengan 32. 548. 105( 26, 79 persen) serta JK- Wiranto mencapai 15. 081. 814 suara( 12, 41 persen).
Tidak puas dengan hasil Pilpres LGO 4D, Megawati- Prabowo serta JK- Wiranto menggugat ke MK. Megawati- Prabowo menuntut pilpres balik di semua Indonesia ataupun sekurang- kurangnya di 25 provinsi sebab mereka beranggapan terdapat penggelembungan suara 28. 658. 634 buat SBY- Boediono. Ada pula JK- Wiranto mengklaim menciptakan pemilih dobel dalam DPT serta mempermasalahkan informasi DPT berganti 2 hari saat sebelum pemungutan suara dan terdapatnya penurunan TPS.
Dalam amar tetapan yang dibacakan pada 12 Agustus 2009, MK melaporkan menyangkal permohonan buat segenap.
- Pilpres 2014: Petisi Prabowo- Hatta Rajasa
Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli serta diiringi oleh 2 pendamping calon, ialah Prabowo Subianto- Hatta Rajasa serta Joko Widodo- Jusuf Kalla. Pada 22 Juli 2014, KPU memutuskan Jokowi- Kalla selaku juara pilpres dengan 70. 997. 833 suara( 53, 14 persen). Ada pula Prabowo- Hatta mencapai 62. 576. 444 suara( 46, 85 persen).
Tidak dapat dengan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo- Hatta mengajukan petisi bentrokan hasil penentuan biasa( PHPU) ke MK pada 25 Juli 2014. Mereka beranggapan sudah terjalin ketakjujuran di 52 ribu TPS di semua Indonesia yang mengaitkan 21 juta suara, namun Tubuh Pengawas Pemilu( Bawaslu) melaporkan dakwaan ini tidak beralasan serta rekapitulasi KPU berjalan tembus pandang.
Dalam amar tetapan yang dibacakan pada 21 Agustus 2014, MK melaporkan menyangkal semua petisi regu hukum Prabowo- Hatta.
- Pilpres 2019: Petisi Prabowo- Sandiaga Uno
Buat kedua kalinya, Jokowi memenangi pilpres. Dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada 17 April 2019 itu, Jokowi berduaan dengan mantan Pimpinan Biasa Badan Malim Indonesia( MUI) Ma’ ruf Amin. Dalam pilpres ini, Jokowi balik berdekatan dengan Prabowo yang kali ini berduaan dengan Sandiaga Uno.
Dalam rekapitulasi enumerasi suara nasional yang diumumkan pada 21 Mei 2019, KPU memutuskan Jokowi- Ma’ ruf Amin sebegai juara dengan raihan 85. 607. 362 suara( 55, 50 persen) serta Prabowo- Sandi menemukan 68. 650. 239 suara( 44, 50 persen).
Pada 24 Mei 2019, Prabowo- Sandi mengajukan petisi ke MK. Mereka mengklaim sudah terjalin ketakjujuran tertata, analitis, serta padat. Dalam amar putusannya pada 27 Juni 2019, MK melaporkan menyangkal petisi Prabowo- Gibran.